Skip to main content

Contoh Laporan Kegiatan Perjalanan Dinas Bisnis

 LAPORAN KEGIATAN PERJALANAN DINAS /BISNIS


BAB 1

PENDAHULUAN


Perjalanan dinas ini merupakan pelaksanaan tugas yang diembakan dalam rangka pengembangan perusahaan dalam berbagai bidang. Diantaranya perluasan lahan dan pengembangan industry perusahaan.

Perjalanan ini telah mendapatkan persetujuan dari kepala PT Surya Kencana. Agenda perjalanan selama beberapa hari kedepan ini ditandai adanya survei-survei dan pertemuan bisnis yang akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan perusahaan.

Dengan semakin maraknya perdagangan bebas di era globalisasi ini membuat banyak perusahaan memperluas usahanya, dan mereka berlomba – lomba untuk menjadi yang terbaik. Dengan mengutamakan kuantitas dan kualitas, baik produk yang dihasilkan maupun pelayanan yang diberikan. Dewasa ini bayak perusahaan yang saling bekerja sama demi mencapai satu tujuan yang sama.

Untuk mengembangkan perusahaan kami dan pimpinan ditutut untuk dapat bersifat fleksibel dari berbagai perubahan, karena dari perubahan. Perubahan tersebut kami menyadari hal itu dapat memajukan perusahaan kami. Tidak hanya itu akan tetapi dengan meningkatkan strategi pemasaran juga dapat memajukan perusahaan kami. Oleh karena hal tersebut, peyusunan tugas yang baik juga sangat berpengaruh terhadap jalannya kegiatan di dalam suatu perusahaan. Dan tidak jarang banyak pekerjaan yang di tuntut untuk mengharuskan melaksanakan perjalanan bisnis, Hal ini disebabkan karena perusahaan memiliki relasi bisnis yang tersebar di seluruh Nusantara.

Perjalanan bisnis merupakan perjalanan ke suatu tempat kerja yang berbeda, letaknya bisa di dalam maupun di luar kota atau bahkan luar negeri. Maka dari itu di susunlah laporan ini,dengan maksud untuk sebagai acuan dan dapat mempermudah dalam mengadakan perjalanan bisnis agar lebih efektif dan efesien. Biasanya perjalan bisnis pimpinan di lakukan karena adanya berbagai kepentingan perusahaan, antara lain seperti pendirian usaha, seminar, rapat kerja dan lain –lain. Sehubungan dengan kegiatan yang padat pimpinan tidak perlu mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan perjalanan bisnis, karena sudah ada sekretaris yang siap menghandle hal tersebut. Maka dari itu, sekretaris harus memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam mengatur agenda kerja.

A. Tujuan

Adapun tujuan dari penyusunan laporan adalah sebagai berikut:

·         Sebagai alat pertanggung jawaban melaksanakan perjalanan bisnis.

·         Sebagai alat pengawasan terlaksananya rencana kegiatan perjalanan bisnis.

·         Sebagai bukti tertulis telah terlaksananya kegiatan perjalanan bisnis.

·         Sebagai bahan evaluasi.

·         Sebagai dokumen untuk membantu dalam pengambilan kepuasan.

BAB II

ISI LAPORAN


A. Daftar Perjalanan Dinas Pimpinan

Senin, 28 Januari 2019, jam 09.30 sudah berada di lokasi survey pertama yaitu Jalan Adi Sucipto No. 8 Bandung di tempat rencana perluasan perusahaan, lahan rencana pembangunan gedung baru untuk gudang bahan baku tekstil. Lahan telah memenuhi criteria perusahaan, karena telah dinilai strategis, memiliki daya tamping yang cukup, dekat dengan bahan baku. Perusahaan kami telah menyetujui untuk melakukan pembelian lahan tersebut.


Senin, 28 Januari 2019,  jam 11.00 bertemu dengan kepala PM dan PTSP (Perijinan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) untuk konsolidasi rencana perluasan usaha, di ruang kepala PM.


Senin, 28 Januari 2019, jam16.00 survei ke Citandui untuk bertemu langsung dengan masyarakat penggiat tekstil didampingi oleh kedua koperasi tekstil Merak Jaya, Sutioso S.E.


Hari kedua Selasa, 29 Januari 2019, khusus digunakan untuk bertemu dengan kelompok petani kapas dan pegawai daerah Kemacan didampimgi oleh Ketua PPL pertanian dan ketua Koperasi Benang Mas.


Hari ke ketiga Rabu, 30 Januari 2019,  jam 09.00 bertemu dengan pemilik jasa transportasi besar PT Bolzer, dilanjutkan bertemu dengan kepala dinas Perkimsih dan Limbah pada pukul 14.00.


Kamis, 31 Januari 2019, jam 08.00 check out dari hotel menuju ke kantor perindustrian dan perdagangan Bandung untuk menyelesaikan dokumen-dokumen perdagangan perusahaan yang tertunda penyelesaiannya sejak bulan Desember 2018.










BAB III

PENUTUP


A. KESIMPULAN

Setiap perusahaan pastilah tidak luput dari kegiatan perjalanan bisnis, yang dimana segala kegiatannya membutuhkan perencanaan yang matang. Perencanaan tersebut harus disesuaikan dengan jadwal kegiatan pimpinan dan karyawan yang mengikuti perjalanan bisnis. Selain daftar kegiatan hal yang tak kalah penting untuk diperhatikan adalah laporan biaya perjalanan bisnis.

Laporan ini di susun agar dapat membantu perusahaan untuk mengetahui jadwal kegiatan perjalanan bisnis dan berapa besaran biaya yang telah dikeluarkan oleh perusahaan untuk melakukan perjalanan bisnis seperti rincian diatas.

Demikian laporan perjalanan dinas ini dibuat untuk pengembangan perusahaan dan dapat dijadikan sebagai bahan pertanggung jawaban dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan pengembangan perusahaan yang lebih baik.





Mengetahui,   Jakarta Selatan, 24 Januari 2019



ISKANDAR, SH.   FIKI   








LAMPIRAN


SURAT PERJANJIAN KERJASAMA


Yang bertandatangan dibawah ini,

N a m a                                 :  Bapak Iskandar,S.H

Alamat                                  :  Jalan Kayu Putih No.78 Jakarta

KTP                                      : 0009967352788

Bertindak atas nama PT. Surya Kencana, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

N a m a                                 : Bapak Brilian Aldama

Alamat                                  : Jalan Indah Permai No.9 Bandung

KTP                                      : 092726542869

Selanjutnya PT BOLZER disebut PIHAK KEDUA


Pasal 1

BENTUK KERJASAMA

Bahwa PIHAK PERTAMA sebagai perusahaan  Agribisnis yang bergerak dibidang Transportasi jasa angkut

Bahwa PIHAK KEDUA sebagai investor yang menitipkan modal kerja untuk melaksanakan usaha tsb diatas.

Para PIHAK melakukan pembelian hasil pertanian dari kelompok tani binaan atau sumber kebun lain untuk di suplai/dijual kembali kepada Buyer sesuai pesanan (PO) dan spesifikasi yang diminta.

Pasal 2

JANGKA WAKTU KERJASAMA

Penyertaan modal PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA selama kurun waktu minimal 1 (satu) tahun.

Apabila PARA PIHAK ingin memperpanjang atau memutuskan kerjasama ini, minimal 2 (dua) bulan sebelum berahirnya kontrak memberitahukan secara tertulis tentang hal tersebut diatas.



Pasal 3

BAGI HASIL

Bagi hasil usaha diterima oleh para pihak dalam bentuk uang tunai dari hasil usaha tersebut diatas dan para pihak sepakat bahwa besarnya bagi hasil adalah :

A.      PIHAK PERTAMA   : 40 % (Empat puluh persen)

B.      PIHAK KEDUA         : 60 % (enam puluh persen)

Bagi hasil tersebut dilaksanakan setiap tutup buku kegiatan satu siklus yaitu 37 (tigapuluh tujuh) hari.

Selanjutnya para pihak sepakat untuk membuka rekening bersama di Bank

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

A.      PIHAK PERTAMA

1.       Mengurus kontrak penjualan

2.       Bersama2 dengan PIHAK KEDUA menentukan komoditi yang ditawarkan dari buyer

3.       Membuat perencanaan kebun, pola tanam, kepada kelompok tani dan memberi bimbingan tehnis pelaksanaan kepada tenaga kerja yang terlibat, membuat MOU dengan kelompok tani

4.       Membuat laporan keuangan per transaksi kepada PIHAK KEDUA

5.       Bertanggung Jawab atas pengembalian modal dan keuntungan kepada PIHAK KEDUA sesuai pasal 2 dan pasal 3

6.       Berhak atas keuntngan usaha sesuai dengan pasal 3.

B.      PIHAK KEDUA

1.       Menyediakan modal kerja sebesar Rp. 200.000.000. (dua ratus Juta Rupiah)

2.       Bersama2 dengan pihak pertama memantau perkembangan usaha dan mengambil keputusan bersama.

Pasal 5

BERAHIRNYA PERJANJIAN

Perjanjian Kerjasama ini berahir apabila salah satu pihak memutuskan untuk tidak memperpanjang kerjasama lagi.

Apabila salah satu pihak atau para pihak meninggal dunia dalam kelangsungan kerjasama ini, maka hak para pihak diteruskan kepada ahli waris atau orang yang ditunjuk oleh para pihak.



Pasal 6

RESIKO USAHA

Apabila terjadi kondisi tehnis yang tidak sesuai di lapangan, PIHAK PERTAMA akan menanggulangi kondisi tersebut dengan mendiskusikan dengan PIHAK PERTAMA.

Perjanjian ini dibikin 2 (dua) rangkap untuk ditandatangani diatas materai oleh para pihak.


Bandung, 30 Desember 2018

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA



Iskandar,S.H Brilian 

Comments

Popular posts from this blog

TATA CARA: PENGHAPUSAN BARANG INVENTARIS YANG BAIK DAN BENAR SESUAI PROSEDUR

TATA CARA  PENGHAPUSAN BARANG INVENTARIS A.     Pengertian Penghapusan Barang Pengertian Penghapusan Menurut Beberapa Ahli 1.       Penghapusan Menurut ( Ibnu Syamsi ) Penghapusan (disposal) adalah penyingkiran barang – barang inventaris, karena tidak diperlukan / dipergunakan lagi. 2.       Penghapusan Menurut ( Lukas dan Rumsari ) Penghapusan barang adalah kegiatan pembebasan barang dari pertanggung jawaban yang berlaku dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan. 3.       Penghapusan Menurut ( Keputusan Menkue No. 470 KMK.01 / 1994) Penghapusan adalah keputusan dari pejabat yang berwenang untuk menghapus barang dari daftar investaris (Buku Inventaris) dengan tujuan membebaskan bendaharawan barang atau pembantu penguasa barang (PPBI) 4.       Penghapusan Menurut ( Permendagri No.17 Tahun 2007) Penghapusan barang milik daerah...

TATA CARA PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR | Materi sarana dan prasarana

 PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR A. Pengertian Pemeliharaan Peralatan Kantor Pemeliharaan, yaitu segala usaha yang dilakukan terus menerus agar barang tetap terpelihara baik, sehingga siap pakai pada saat digunakan. Pemeliharaan peralatan kantor adalah kegiatan untuk melaksanakan pengurusan dan pengaturan agar semua sarana dan prasarana selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna dalam mencapai tujuan pendidikan. Pemeliharaan merupakan kegiatan penjagaan atau pencegahan dari kerusakan suatu barang, sehingga barang tersebut kondisinya baik dan siap digunakan. Pemeliharaan mencakup segala daya upaya yang terus menerus untuk mengusahakan agar peralatan tersebut tetap dalam keadaan baik. Pemeliharaan dimulai dari pemakaian barang, yaitu dengan cara hati-hati dalam menggunakannya. Pemeliharaan yang bersifat khusus harus dilakukan oleh petugas yang memiliki keahlian sesuai dengan barang tersebut. B. Tujuan dan Manfaat Pemeliharaan Peralatan Ka...

MATERI PENGHAPUSAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR DAN SEKOLAH

 PENGHAPUSAN PERALATAN KANTOR A. Pengertian Penghapusan Peralatan Kantor Penghapusan yaitu usaha yang dilakukan untuk meniadakan atau menghapus barang-barang dari dalam daftar inventaris berdasarkan peraturan yang berlaku. Penghapusan peralatan kantor merupakan kegiatan pembebasan sarana dan prasarana kantor dari pertanggungjawaban yang berlaku dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Secara lebih operasional penghapusan peralatan kantor adalah proses kegiatan yang bertujuan untuk mengeluarkan/ menghilangkan sarana dan prasarana dari daftar inventaris, karena peralatan kantor tersebut sudah dianggap tidak berfungsi sebagaimana yang diharapkan terutama untuk kepentingan pelaksanaan pekerjaan kantor. Penghapusan peralatan kantor dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penghapusan sebagai salah satu fungsi manajemen sarana dan prasarana kantor harus mempertimbangkan alasan-alasan normatif tertentu dalam pelaksanaannya. Oleh karena muara berbagai perti...